Ihsan mengatakan, modal modal sosial dari keberadaan partai politik dan politisi adalah kepercayaan dari masyakarat. “Argumen ini menjelaskan bahwa kasus hukum yang mendudukkan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Cilegon sebagai tersangka, dapat dikatakan telah partai tersebut kehilangan integritas, kapabilitas, kebangkrutan ideologi dan kehilangan kepercayaan masyarakat,” kata Ihsan.

Menurut Ihsan, karenanya, kemampuan menyelesaikan masalah ini menjadi penting dan sangat mendasar melampaui kebutuhan pemenuhan etika politik. Mekanisme penyelesaian masalah ini sebenarnya harus disandarkan pada kebutuhan  jangka panjang penegakan kemampuan berpolitik yang bermartabat yang bersandar pada mekanisme aturan internal. “Dengan kata lain DPD II Partai Golkar Kota Cilegon, mau tidak mau, suka tidak suka, harus segera menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub,red), untuk menggantikan pemimpin yang sekarang ada, sebagai etika politik yang bersih dan penyelamatan Partai,” tandasnya.

Sementara itu, beberapa Ketua Pengurus Kecamatan (PK) di beberapa kecamatan masih bungkam dan enggan menanggapi persoalan tersebut. Ketua PK Golkar Kecamatan Cibeber, Nety bahkan meminta wartawan koran ini agar bertanya soal lain saja bukan soal Musdalub. “Waduh mas, kalau masalah itu saya belum bisa jawab. mendingan tanya soal kegiatan-kegiatan aja lah,” ujarnya singkat.

Sama halnya juga dengan Ketua PK Golkar Kecamatan Grogol. Ia sama sekali enggan memberikan komentar apapun terkait Musdalub maupun musibah yang menimpa Aat. “Kalo pertanyaan soal musibah Ketua DPD II Golkar Cilegon, saya ga bisa jawab,” singkatnya juga.

Hal yang sama dikatakan Ketua DPRD Kota Cilegon, Arief Rivai Madawai. Ia berkilah dirinya pengurus PK maupun DPD II Golkar Cilegon, sehingga dirinya tak memiliki kewenangan menjawab hal tersebut. “Saya bukan pengurus DPD lagi, jadi gak bisa jawab,” tandasnya.

Sementara itu, pengurus DPD II Partai Golkar hingga saat ini belum dapat dimintai tanggapannya. (NED/ZAL/IGO)

Bagian Humas PT ASDP Indonesia Cabang Merak, Mario S Oetomo mengatakan, untuk penataan Stasiun Merak, akan dilakukan secara bertahap, sehingga tidak mengganggu aktifitas di stasiun yang terletak di dalam Pelabuhan Merak itu. ”Kita tata secara bertahap dengan melakukan pemugaran di sekitar Stasiun Merak, agar bisa digunakan sementara waktu untuk kantong parkir,” katanya.

Mario juga menjelaskan, pembangunan secara permanen akan dilakukan setelah Stasiun Merak dipindahkan ke lahan yang berlokasi di Lingkungan Sumampir Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak. “Pembangunan lahan parkir baru yang akan meratakan stasiun yang ada mutlak dilakukan. Agar antrean kendaraan segera teratasi, satu-satunya dengan penambahan kantong parkir di bekas stasiun kereta,” ujarnya.

Sementara untuk tender pembangunanya sendiri, lanjut Mario, dilaksankan dari tanggal 1-3 Maret 2013 ini. Sementara pelaksanaan pembangunan sendiri baru akan dilakukan setelah tender itu selesai, sekitar akhir Maret atau awal Mei. “Paling pekan depan baru pembangunannya akan dilaksanakan,” jelasnya.

Masih kata Mario, dengan adanya penggunaan lahan Stasiun Merak yang dialih fungsikan menjadi lahan parkir, diharapkan perluasan lahan parkir di Pelabuhan Merak menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi.”Dengan adanaya lahan ini, diharapkan tidak terjadi lagi kemacetan hingga luar pelabuhan yang mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Manager Usaha Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Nana Sutisna mengatakan, selain rencana pembangunan lahan parkir, pihaknya juga berencana melakukan pemugaran terhadap Makam Syeh Djamalludin yang nantinya akan dijadikan wisata religi. “Makam ini akan dibangun menjadi wisata religi untuk masyarakat,” ujarnya. (NED/ZAL/IGO)

Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon meminta Dinas Tata Kota (DTK) lebih memaksimalkan sosialisasi Perda IMB. Langkah tersebut dibutuhkan itu agar petugas kelurahan dan kecamatan tidak kebingungan ketika terjun ke masyarakat, sehingga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut dapat tercapai.

“Saya kira kegiatan sosialisasi terkait perda IMB harus lebih dimaksimalkan. Jangan sampai terjadi mis komunikasi di tingkat pelaksana, khususnya bagi petugas yang dilapangan,” ujar politisi Partai Golkar, di  kantornya, kemarin.

Rebudin berharap dengan upaya sosialisasi yang maksimal terkait Perda IMB, petugas dan masyarakat menjadi tahu dan paham akan pentingnya pengurusan surat izin ketika akan mendirikan bangunan. “Baik petugas maupun msyarakat juga harus paham dan mengerti akan tugas serta kewajibannya masing-masing. Dengan begitu maka program Pemkot Cilegon bisa terlaksana dengan baik yang tujuannya untuk kemajuan daerah,” terangnya.

Sementara itu, Kadis Tatakota, Azis Setia Ade meyatakan kegiatan sosisalisasi Perda IMB akan terus digalakkan sampai petugas lapangan, masyarakat benar- benar paham akan pentingya memahami peraturan yang ada.

Azis menjelaskan, seluruh elemen masyarakat diharapkan turut mendukung terlaksananya Perda IMB. Sebab, tanpa dukungan dari semua pihak, dirinya pesimis target peningkatan pendapatan daerah akan bisa tercapai.

“Namun kami tidak boleh patah semangat. Segala kemampuan kita lakukan. Dengan usaha keras yang maksimal, maka penerapan program akan berjalan dengan sempurna,” ucapnya.(BAR/ZAL/IGO)

Semakin tertunda, kata Jasin, semakin banyak pihak dirugikan dan menjadi polemik sosial berkepanjangan. Terutama bagi para pejabat pernikahan atau para penghulu. Saat ini saja, menurutnya, penghulu dari KUA di daerah Bantul, Jawa Tengah, sudah mulai diperiksa karena dilaporkan menerima gratifikasi akibat menerima uang tambahan dari praktik menikahkan. “Sebab di beberapa daerah itu ada KUA mematok harga Rp150 ribu. Itu di luar amplopnya. Lah nanti misalnya dapat lagi berarti kan double,” paparnya.

Jasin mengatakan pihaknya saat ini sudah merumuskan beberapa opsi untuk biaya pernikahan di KUA dititikberatkan pada pembebasan biaya alias gratis dari saat ini sebesar Rp30 ribu. Membebaskan tarif pencatatan biaya nikah itu disertai dengan pemberian uang transport lokal bagi penghulu bertugas di luar kantor sebesar Rp110 ribu atau ada tambahan lain.

Bagi penghulu yang khutbah nikah atau jadi wali diberikan biaya profesi sebesar Rp390 ribu. “Untuk opsi ini memang harus mengubah PP Nomor 47 tahun 2004 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebab Rp30 ribu itu kan masuk ke kas negara, lah kalau dihapus ya itu di PP-nya harus dihilangkan,” ulasnya.

Jasin juga setuju anggaran untuk KUA dari saat ini rata-rata Rp2 juta perbulan ditingkatkan menjadi sekitar Rp5 juta. Sebab tugas KUA relatif banyak bukan sekadar menikahkan saja, mencakup urusan wakaf, zakat, penyelenggaraan ibadah haji termasuk memberikan manasik, dan membina kerukunan umat beragama. “Jadi sebenarnya ujung tombak juga di Kemenag,” ungkapnya.

Jasin berharap pembebasan biaya nikah disertai pemberian solusi lain bagi para pejabat nikah di KUA agar bisa tetap beroperasi segera mendapat dukungan dari semua pihak terutama DPR. “Kalau ditutup oleh biaya APBN kan lebih jelas dan ada kriteria pengunaannya untuk kemudian dilaporkan. Jadi ada kepastian,” tegasnya.

Sebelumnya, Fraksi PKS mendukung agar biaya nikah digratiskan. Anggota Komisi VIII Fraksi PKS, Nasir Jamil menyatakan, seperti halnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), biaya nikah juga harus gratis. “Ini untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Nasir.

Menurut Nasir, petugas KUA bukan hanya melakukan pencatatan pernikahan tapi juga menyelenggarakan pencatatan pernikahan dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam. Saat ini, dari 2010 sampai 2012 ada 8.000 pernikahan yang tidak dicatat di KUA. “Karena itu, FPKS mengusulkan agar biaya operasional KUA ditingkatkan dari Rp2 juta per bulan menjadi Rp20 juta per bulan,” ujarnya.

Nasir menilai, penambahan biaya itu tidak akan membenani APBN. Sebab dari total 5.382 KUA bila dikalikan Rp20 juta hanya Rp1,29 triliun per tahun. Ditambah biaya pencatatan nikah Rp500 ribu untuk 2,4 juta orang yang menikah menjadi Rp1,2 triliun. Bila dijumlah hanya mencapai angka Rp2,49 triliun. Angka tersebut hanya 0,148 persen dari total APBN Tahun 2013 yang sebanyak Rp1.683 triliun. “KUA harus dioptimalkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada ummat dengan mengoptimalkan tugas dan fungsinya tersebut. Sehingga anggaran KUA juga harus ditingkatkan,” tandasnya.(GEN/BAY/IGO/JPNN)

Dalam dokumen tersebut,‭ ‬Anas disangka melanggar Pasal‭ ‬12‭ ‬a atau b,‭ ‬atau Pasal‭ ‬11‭ ‬UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.‭ ‬Mantan Ketua PB HMI tersebut disangka menerima hadiah atau‭ ‬janji terkait proyek Hambalang.

‭Selain penyidikan kasus korupsi terkait pembangunan Sport Center Hambalang,‭ ‬KPK‭ ‬juga‭ ‬tengah menyelidiki dugaan aliran dana dari proyek tersebut.‭ ‬Dalam penyelidikan tersebut diusut dugaan pemberian mobil Toyota Harrier dan Alphard kepada Anas ketika masih menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.
‭

Bocornya sprindik itu membuat‭ ‬Komisi Pemberantasan Korupsi‭ (‬KPK‭) ‬kalang-kabut.‭ ‬Lembaga antirasuah itu‭ ‬segera mengusut pihak-pihak di internal lembaga‭ ‬KPK yang diduga membocorkan dokumen draf usulan sprindik atas nama Anas Urbaningrum itu.
‭

Jika‭ ‬terbukti ada dokumen yang bocor,‭ ‬KPK juga tidak segan memidanakan pihak yang bisa mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan tersebut.
‭

‬Juru Bicara KPK,‭ ‬Johan Budi SP,‭ ‬Minggu‭ (‬10/2‭)‬ mengatakan,‭ ‬pihaknya akan meneliti lebih dahulu apakah dokumen yang beredar tersebut asli dan berasal dari KPK atau bukan.‭ “‬Apabila benar,‭ ‬tentunya akan diusut,‭” ‬kata Johan di Jakarta,‭ ‬kemarin.

‭Jika salinan dokumen tersebut asli,‭ ‬Johan memastikan‭ ‬bahwa‭ ‬itu bukan sprindik,‭ ‬melainkan draf usulan untuk penerbitan sprindik.‭ ‬Draf seperti itu,‭ ‬memang mesti ditandatangani oleh lima pimpinan.‭ “‬Jika semua sudah tanda tangan,‭ ‬baru dibuatkan sprindik,‭” ‬kata Johan.

‭Sedangkan untuk sprindik-nya sendiri,‭ ‬menurut Johan,‭ ‬tidak perlu dibubuhi tanda tangan lima pimpinan.‭ “‬Cukup satu pimpinan,‭ ‬itu pun sebagai penyidik.‭ ‬Pimpinan KPK kan juga penyidik,‭” ‬ujar Johan.

‭Johan menjelaskan,‭ ‬seluruh proses hingga penerbitan sprindik,‭ ‬hanya diketahui oleh sedikit pihak.‭ “‬Bahkan bagian administrasi di lantai tiga saja tidak akan tahu,‭” ‬kata Johan.

‭Menurutnya,‭ ‬rangkaian proses hingga diterbitkannya sprindik,‭ ‬hanya diketahui oleh Direktur Penyelidikan,‭ ‬Direktur Penyidikan,‭ ‬Deputi Penindakan,‭ ‬calon penyidik,‭ ‬dan pimpinan.
‭

Sementara itu,‭ ‬pengacara Anas Urbaningrum,‭ ‬Firman Wijaya,‭ ‬melihat saat ini mulai terlihat banyak tekanan politik yang mengintervensi proses hukum‭ ‬kliennya di KPK.‭ ‬”Saya melihat pressure politik yang mencoba mengintervensi proses hukum.‭ ‬Kalau proses hukum yang ada kan parameternya jelas,‭” ‬kata Firman.‭

Pengamat Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,‭ ‬Andi Syafrani menilai foto surat perintah penyidikan‭ (‬Sprindik‭) ‬Anas Urbaningrum yang beredar di pesan multimedia‭ (‬MMS‭) ‬merupakah upaya merusak nama Anas.‭ ‬”Menurut saya memang itu adalah bagian dari upaya pembunuhan karakter Anas yang berlebihan,‭” ‬kata Andi kepada JPNN,‭ ‬Minggu‭ (‬10/2‭)‬.

‭‬‎Beredarnya foto Sprindik tersebut,‭ ‬kata Andi,‭ ‬juga menunjukan ada kelompok dan individu yang memaksa KPK agar Anas segera dijadikan tersangka.‭ ‬Sebab sampai sekarang lembaga antikorupsi itu tidak menetapkan Anas sebagai tersangka.

‭Masih terkait Anas Urbaningrum,‭ ‬Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,‭ ‬Susilo Bambang Yudhoyono‭ (‬SBY‭)‬ menggelar pertemuan dengan‭ ‬33‭ ‬Ketua Dewan Pimpinan Daerah‭ (‬DPD‭) ‬Demokrat se-Indonesia.‭ ‬Pertemuan ini menindaklanjuti ketetapan majelis tinggi terkait penyelamatan partai.
‭

“Tujuan pertemuan kelanjutan dari sidang majelis partai yang telah kami laksanakan Jumat lalu,‭ ‬8‭ ‬Februari‭ ‬2013‭ ‬lalu‭ ‬ini‭ ‬adalah‭ ‬langkah lanjutan ke depan untuk melaksanakan penertiban penataan Partai Demokrat,‭” ‬kata SBY di awal jumpa pers di kediamannya,‭ ‬Puri Cikeas,‭ ‬Bogor,‭ ‬Minggu‭ ‬tadi‭ ‬malam.

‭Selain dihadiri‭ ‬33‭ ‬Ketua DPD PD,‭ ‬pertemuan juga diikuti para menteri dari Demokrat,‭ ‬ketua fraksi dan komisi pengawas partai.‭ ‬Di lokasi tampak‭ ‬Max Sopacua‭ (‬Wakil Ketum‭)‬,‭ ‬Jhony Allen Marbun‭ (‬Wakil Ketum‭)‬,‭ ‬Edhi Baskoro Yudhoyono‭ (‬Sekjen‭)‬,‭ ‬Jero Wacik‭ (‬Sekretaris Dewan Pembina‭)‬,‭ ‬Marzuki Alie‭ (‬Wakil Ketua Dewan Pembina‭)‬,‭ ‬TB Silalahi‭ (‬Ketua Komisi Pengawas‭) ‬dan Direktur Eksekutif Demokrat,‭ ‬Toto Riyanto.‭ ‬Sementara‭ ‬Anas Urbaningrum‭ ‬tidak terlihat‭ ‬di barisan petinggi Demokrat itu.‭ “‬Anas Urbaningrum kita undang namun berhalangan karena sakit,‭” ‬kata SBY menjelaskan.(‬SOF/IGO/JPNN‭)

Selain mengakibatkan kerusakan rumah,‭ ‬banjir bandang yang terjadi secara tiba-tiba‭ ‬itu‭ ‬mengakibatkan satu warga meninggal dunia.‭ ‬Korban bernama‭ ‬Siti Permanah Binti Suhardi‭ (‬5‭) ‬tewas setelah‭ ‬terbawa arus banjir.‭

Hujan yang mengguyur‭ ‬sepanjang‭ ‬malam‭ ‬itu‭ ‬juga mengakibatkan lima titik di ruas jalan Kampung Legon Dadap dan Kampung Cikujang sepanjang dua kilometer tertutup timbunan longsor.‭

 “Banjir bandang tejadi secara tiba-tiba dan menghanyutkan empat rumah serta menelan korban satu orang korban jiwa.‭ ‬Selain itu akses jalan juga tertutup akibat longsoran tanah,‭” ‬terang Encep Waas,‭ ‬warga setempat.

‭Sementara,‭ ‬Kepala Seksi‭ (‬Kasi‭) ‬Logistik dan Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah‭ (‬BPBD‭) ‬Pandeglang,‭ ‬Lilis Sulistiawati mengungkapkan,‭ ‬banjir bandang yang terjadi di Kampung Sadang terjadi akibat luapan‭ ‬Sungai‭ ‬Ciaul dan‭ ‬Sungai‭ ‬Cisadang.

‭“Untuk longsoran tanah kita sudah koordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum,‭ ‬sementara untuk penanggulangan bencana kita juga sudah lakukan pertolongan.‭ ‬Bantuan logistik kepada korban sudah disalurkan,‭” ‬ungkap Lilis.

‭ ‬Dia menjelaskan,‭ ‬hingga Minggu‭ (‬10/2‭) ‬petang‭ ‬kemarin,‭ ‬beberapa warga yang mengalami luka saat diterjang banjir bandang masih di rawat di Puskemsas setempat.‭ ‬Sementara‭ ‬orangtua korban meninggal dunia masih shock. “Beberapa warga masih mendapatkan perawatan intensif tim medis di Puskesmas setempat,‭” ‬ujarnya.

‭ ‬Versi‭ ‬Taruna Siaga Bencana‭ (‬Tagana‭) ‬Kabupaten Pandeglang berbeda dengan keterangan sebelumnya.‭ ‬Koordinator Tagana Pandeglang,‭ ‬Ade Mulyana‭ ‬menyebutkan ada lima rumah warga yang menjadi korban banjir bandang.‭

 Menurut‭ ‬Ade,‭ ‬akibat banjir itu‭ ‬satu rumah‭ ‬mengalami kerusakan cukup parah,‭ ‬dua rusak ringan,‭ ‬dan dua rumah lainnya terbawa air.‭ ‬Selain itu,‭ ‬ratusan rumah terendam akibat terlintasi luapan banjir bandang.

‭ ‬Dia‭ ‬mengaku telah menerjunkan relawan dan berkoordinasi dengan unsur muspika setempat.‭“‬Peristiwa ini sudah kami laporkan ke BPBD Pandeglang untuk ditindaklanjuti,‭” ‬pungkasnya.‭(‬ARI/IGO‭)

‭Jayeng Rana dan‭ ‬Ketua Partai NasDem Kota Serang,‭ ‬Teti Kurnaeti‭ ‬yang sebelumnya masuk dalam bursa bakal calon,‭ ‬namun‭ ‬gagal mendapat dukungan dari PDI Perjuangan karena tidak mengikuti‭ ‬fit and proper test.

‭ ‬“Salah satu nama dari empat calon tersebut,‭ ‬nantinya akan di usung menjadi bakal calon walikota dari PDI Perjuangan‭ ‬dalam‭ ‬Pilkada Kota Serang mendatang.‭ ‬Jayeng Rana,‭ ‬dan Tety Kurnaeti tidak direkomendasikan karena tidak mengikuti‭ ‬fit and proper tes sehingga dianggap mengundurkan diri,‭” ‬kata Badan Pemenangan‭ (‬BP‭) ‬Pemilu DPC PDIP Kota Serang,‭ ‬Adi Suhendra,‭ ‬Minggu‭ (‬10/2‭)‬.
‭

Masih kata‭ ‬Adi,‭ ‬berdasarkan mekanisme partai,‭ ‬sebelum direkomdasikan ke DPP,‭ ‬keempat calon tersebut harus disurvei terlebih dahulu baik elektabilitasnya maupun popularitasnya di masyarakat.‭ ‬Hasil survei tersebut‭ ‬akan menentukan‭ ‬ranking‭ ‬para bakal calon selain‭ ‬ranking dari‭ ‬usulan PAC yang penilaiannya didapat dari pemaparan visi misi.
‭

“Para calon sebelumnya sudah mengikuti berbagai mekanisme pencalonan,‭ ‬salah satunya kegiatan pemaparan visi misi di hadapan para kader PDIP yang dilaksankan pekan kemarin.‭ ‬Dari pemaparan tersebut,‭ ‬PAC mengusulkan satu nama yang‭ ‬akan‭ ‬diusung menjadi balon.‭ ‬Usulan PAC dan hasil survey inilah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan DPP dalam memutuskan siapa yang akan diusung,‭” ‬ujarnya.
‭

Survei yang akan dilaksankan dalam waktu dekat‭ ‬itu,‭ ‬lanjutnya,‭ ‬ditargetkan selesai Maret,‭ ‬dan pada‭ ‬bulan yang sama DPC PDIP sudah dapat mengusulkan nama ke DPP.‭ “‬Survey ini akan dilaksanakan oleh tim independen,‭ ‬korespondennya masyarakat bukan hanya kader.‭ ‬Kami targetkan selesai dalam satu bulan,‭” ‬ucapnya.

‭Sementara itu,‭ ‬Sekretaris‭ ‬DPC Hanura,‭ ‬Rijal Azis mengungkapkan,‭ ‬sejak dibukanya pendaftaran balon walikota oleh Hanura,‭ ‬sudah ada dua nama yang mengambil formulir pendaftaran yakni Wahyudin dan Incumbent Tubagus Haerul Jaman.‭

“‬Sejauh ini,‭ ‬ada dua tim yang mewakili calon walikota mengambil formulir pendaftaran,‭ ‬yakni Wahyudin dan Tubagus Haerul Jaman,‭ ‬dan ada beberapa calon yang sudah komunikasi,‭ ‬bahwa mereka juga akan mengambil formulir secepatnya,‭” ‬ungkap Rijal.

‭Menurutnya,‭ ‬pengambilan formulir calon boleh diwakilkan oleh siapapun,‭ ‬namun untuk pengembalian formulir calon harus datang sendiri.‭ ‬Pasalnya,‭ ‬ada mekanisme yang harus ditempuh calon dan itu tidak boleh di wakilkan.  ‬“Pengambilan dan pengembalian formulir batas waktunya hingga‭ ‬17‭ ‬Februari‭ ‬2013,‭” ‬pungkasnya.‭(‬APP/IGO‭)‬

Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik‭ (‬LPSE‭) ‬Provinsi Banten,‭ ‬Dodo Mulyadi,‭ ‬Minggu‭ (‬10/2‭) ‬mengatakan,‭ ‬berdasarkan laporan realisasi pelayanan LPSE Provinsi Banten selama tahun‭ ‬2012,‭ ‬ada‭ ‬12‭ ‬SKPD yang tidak melaksanakan sama sekali proses lelang proyek secara elektronik atau‭ ‬E-Procurement,‭ ‬sedangkan tiga SKPD proses lelangnya dibawah‭ ‬40‭ ‬persen.

Dodo memaparkan,‭ ‬berdasarkan Inpres nomor‭ ‬17‭ ‬tahun‭ ‬2011,‭ ‬sasaran penggunaan LPSE adalah aksi pelaksanaan transparansi proses pengadaan badan publik pemerintah dalam APBN/APBD tahun‭ ‬2012.‭ ‬Dalam ketentuan itu,‭ ‬diwajibkan‭ ‬sekurang-kurangnya‭ ‬75‭ ‬persen dari seluruh belanja kementerian/lembaga dan‭ ‬40‭ ‬persen belanja Pemerintah Daerah‭ ‬untuk menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik‭ (‬SPSE‭)‬,‭ ‬baik melalui LPSE sendiri,‭ ‬maupun LPSE terdekat.

“‬Pengadaan barang atau jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat.‭ ‬Dan di Pemprov Banten ada‭ ‬12‭ ‬SKPD tidak melaksanakan lelang sama sekali melalui‭ ‬E-Procurement,‭ ‬dan tiga SKPD yang dibawah‭ ‬40‭ ‬persen,‭” ‬katanya menjelaskan.

Ke-12‭ ‬SKPD yang sama sekali tidak melksanakan lelang secara elektronik tersebut diantaranya,‭ ‬Badan Perencanaan Pembangunan Daerah‭ (‬Bappeda‭) ‬dengan‭ ‬28‭ ‬paket lelang dengan‭ ‬pagu anggaran‭ ‬sebesar‭ ‬Rp3,06‭ ‬miliar.‭ ‬Selain itu kata Dodo,‭ ‬Badan Koordinasi Penanaman Modal‭ ‬Daerah‭ ‬(BKPMD‭) ‬dari‭ ‬15‭ ‬paket lelang,‭ ‬dengan pagu anggaran Rp1,81‭ ‬miliar,‭ ‬Badan Pendidikan dan Pelatihan dari‭ ‬8‭ ‬paket lelang,‭ ‬pagu anggaran Rp986,‭ ‬177‭ ‬juta,‭ ‬Dinas Pemuda dan Olahraga jumlah paket pelelangan tujuh,‭ ‬dengan pagu Rp956,080‭ miliar,‭ ‬Biro Perekonomian dengan jumlah paket sebanyak‭ ‬8,‭ ‬pagu anggaran Rp760‭ ‬juta,‭ ‬Biro Humas dan Protkol dari satu paket pelelangan dengan nilai pagu Rp700‭ ‬juta,‭ ‬Badan Lingkungan Hidup Daerah‭ (‬BLHD‭) ‬tiga paket lelang dengan pagu Rp574,‭ ‬55‭ ‬juta.

“‬Rumah Sakit Umum Malingping dari tiga paket dengan pagu Rp384,‭ ‬587‭ ‬juta,‭ ‬ini juga tidak dilelangkan melalu lelang elektronik,‭” ‬kata Dodo.

Selain itu SKPD lainnya yang tidak melaksanakan sama sekali Inpres‭ ‬17‭ ‬tahun‭ ‬2011,‭ ‬adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan,‭ ‬ada dua paket pagu Rp278‭ ‬juta,‭ ‬Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dua paket pagu anggaran Rp217,991‭ ‬juta,‭ ‬Dinas Koperasi dan UMKM dengan jumlah paket dua pagu Rp195,8‭ ‬juta.‭ ‬Selain itu,‭ ‬Satuan Polisi Pamong Praja juga tidak melaksanakan sama sekali Inpres‭ ‬17‭ ‬tahun‭ ‬2011,‭ ‬dengan jumlah paket satu dengan pagu Rp194,‭ ‬484‭ ‬juta.‭

‬Sementara itu jelas Dodo,‭ ‬untuk ketiga SKPD yang dibawah‭ ‬40‭ ‬persen diantaranya,‭ ‬Dinas Pertambangan dan Energi.‭ ‬Dari jumlah paket pelelangan sebanyak‭ ‬103‭ ‬dengan pagu anggaran sebesar Rp31,‭ ‬05‭ ‬miliar hanya‭ ‬59‭ ‬yang melalui pelelangan E-Procurement‭ ‬59‭ ‬paket dengan pagu anggaran Rp10,21‭ ‬miliar atau‭ ‬32,‭ ‬90‭ ‬persen.‭

‬Kedua,‭ ‬Dinas Perhubungan,‭ ‬Komunikasi dan Informatika dari‭ ‬16‭ ‬paket pelelangan yang ada dengan pagu anggaran Rp6,08‭ ‬miliar,‭ ‬yang dilelangkan melalui E-Procurement hanya satu paket dengan nilai pagu anggaran Rp1,05‭ ‬miliar atau‭ ‬17,‭ ‬26‭ ‬persen.

Dan ketiga katanya,‭ ‬SKPD yang melakukan pelelangan melalui E-Procurement dengan prosentasi‭ ‬9,43‭ ‬persen dari paket yang dilelangkan melalui E-Procurement sebanyak dua paket dengan pagu anggaran Rp650‭ ‬juta adalah Sekretariat DPRD.‭ “‬Di Setwan Banten,‭ ‬sebenarnya jumlah paket yang dilelangkan sebanyak‭ ‬15,‭ ‬dengan pagu anggaran Rp6,89‭ ‬miliar,‭ ‬tapi hanya dua paket saja melalui E-Procurement,‭” ‬ujarnya.‭

‬Akibat banyaknya SKPD yang mengabaikan Inpres‭ ‬17‭ ‬tahun‭ ‬2011,‭ ‬Gubernur Banten,‭ ‬Ratu Atut Chosiyah,‭ ‬dipastikan ketika Rakor terkait LPSE akan mendapatkan teguran dari SBY.‭

‬”Kalau Rakor jadi diselenggarakan dalam waktu dekat ini,‭ ‬Ibu Gubernur pasti akan mendapatkan teguran dari Bapak Presiden,‭ ‬karena banyak SKPD tidak melaksanakan lelang melalui elektronik,‭ ‬dan ada tiga SKPD yang melaksanakan lelang dibawah ketentuan Inpres,‭ ‬yakni‭ ‬40‭ ‬persen,‭” ‬ungkapnya.‭

‬Untuk tahun‭ ‬2013,‭ ‬semua SKPD di Banten diwajibkan untuk melakukan tender melalui LPSE.‭ ‬Surat pemberitahuan lelang melalui elektronik atau E-Procurement di LPSE di APBD tahun‭ ‬2013‭ ‬dengan ditandatangani Sekda‭ ‬Banten‭ ‬telah disampaikan ke‭ ‬41‭ ‬SKPD se-Banten.‭

‬“Harapan kami semua SKPD melakukan lelang melalui LPSE dimana proses lelangnya menggunakan sistem E-Procurement,‭ ‬sesuai dengan inpres bahwa tahun‭ ‬2013‭ ‬semua lelang melalui tender elektronik,‭” ‬ungkapnya.‭

‬Sementara berdasarkan data dan rekapitulasi LPSE,‭ ‬ada‭ ‬15‭ ‬SKPD yang telah melaksanakan lelangnya sesuai dengan Inpres nomor‭ ‬17‭ ‬tahun‭ ‬2011.‭ “‬Bahkan untuk Dinas Kesehatan Provinsi Banten sudah‭ ‬100‭ ‬persen menggunakan lelang secara elektronik.‭ ‬Dinkes dari‭ ‬69‭ ‬paket pagu Rp287,918‭ ‬miliar semunya secara E-Procurement,‭” ‬terangnya.‭

‬SKPD lainnya yakni,‭ ‬Biro Kesejahteraan Rakyat dari tujuh paket dengan nilai Rp16,769‭ ‬miliar yang dilelangkan secara E-Procurement empat paket,‭ ‬pagu Rp16,157‭ ‬miliar atau‭ ‬96,35‭ ‬persen.‭ ‬Biro Umum dan Perlengkapan dari‭ ‬14‭ ‬paket pelelangan dengan pagu Rp8,2‭ ‬miliar,‭ ‬hanya empat paket melalu lelang secara elektronik dengan pagu Rp7,15‭ ‬miliar atau‭ ‬87,27‭ ‬persen.‭

“‬Dinas Pendidikan sebesar‭ ‬86,20‭ ‬persen dengan jumlah paket dilelangkan secara E-Procurement‭ ‬84‭ ‬dari‭ ‬96‭ ‬paket,‭ ‬dengan pagu Rp107,324‭ ‬miliar dari Rp124,501‭ ‬miliar,‭” ‬jelasnya.‭

‬Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dari‭ ‬8‭ ‬paket yang dilelangkan pagu Rp1,459‭ ‬miliar hanya satu yang dilelangkan secara E-Procurement,‭ ‬pagu Rp1,22‭ ‬miliar atau‭ ‬81,76‭ ‬persen.‭

‬Dinas Kelautan dan Perikanan dari‭ ‬10‭ ‬paket yang dilelangkan pagu Rp10,‭ ‬309‭ ‬miliar hanya dua paket dengan pagu Rp8,28‭ ‬miliar atau‭ ‬80,39‭ ‬persen yang dilelangkan secara E-Procurement,‭ ‬dan Dinas pertanian dan Peternakan prosentase lelang melalui elektronik sebanyak‭ ‬75,51‭ ‬persen dari‭ ‬12‭ ‬paket dengan pagu Rp5,57‭ ‬miliar.‭

“‬Dinas Budaya Pariwisata sebesar‭ ‬74,11‭ ‬persen dari lima paket pagu Rp1,33‭ ‬miliar yang dilelangkan secara elektonik.‭ ‬Dinas Bina Marga dan Tata Ruang‭ (‬DBMTR‭) ‬dari‭ ‬243‭ ‬paket yang dilelangkan pagu Rp379,700‭ ‬miliar hanya‭ ‬71‭ ‬paket dilelangkan secara elektronik dengan pagu Rp272,555‭ ‬miliar atau‭ ‬71,86‭ ‬persen,‭” ‬jelasnya.‭

‬Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar‭ ‬71,43‭ ‬persen dari paket yang dilelangkan secara E-Procurement sebanyak dua dengan pagu Rp600‭ ‬juta,‭ ‬dan Untuk Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman ‭ ‬dari‭ ‬293‭ ‬paket dilelangkan pagu Rp228,495‭ ‬miliar hanya‭ ‬95‭ ‬paket dilelanglan secara elektronik pagu Rp157,295‭ ‬miliar atau‭ ‬68,87‭ ‬persen.‭

“‬Kalau Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dari tiga paket dilelangkan pagu Rp1,29‭ ‬miliar hanya dua paket dilelangkan secara elektronik pagu Rp856,‭ ‬96‭ ‬juta atau‭ ‬66,18‭ ‬persen.‭ ‬Dan Biro Administrasi Pembangunan dari‭ ‬18‭ ‬paket pagu Rp1,98‭ ‬miliar hanya‭ ‬9‭ ‬paket dilelangkan secara elektronik pagu Rp1,154‭ ‬miliar atau‭ ‬58,19‭ ‬persen,‭” ‬jelasnya.‭

‬Dinas Sosial,‭ ‬dari paket dilelangkan sebanyak‭ ‬13‭ ‬pagu Rp3,46‭ ‬miliar,‭ ‬empat dilelangkan secara elektronik pagu Rp1,80‭ ‬miliar atau‭ ‬52,18‭ ‬persen.‭ ‬dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya‭ ‬42‭ ‬persen atau jumlah paket dilelangkan secara elektronik‭ ‬5‭ ‬pagu Rp2,17‭ ‬miliar dari jumlah paket dilelangkan sebanyak‭ ‬11‭ ‬pagu Rp5,122‭ ‬miliar.‭(‬CR-2/ENK‭)

‬Secara umum,‭ ‬novel setebal‭ ‬378‭ ‬halaman itu lebih banyak bercerita soal sepak terjang Dahlan muda hingga saat dia mulai merintis ulang Jawa Pos yang nyaris mati di tahun‭ ‬1982.‭ “‬Dimulai saat dia aktif di kegiatan kemahasiswaan,‭ ‬awal karir di dunia jurnalistik,‭ ‬tepatnya di mingguan Mimbar Masyarakat,‭ ‬hingga dia ditunjuk memimpin Jawa Pos,‭” ‬tutur sang penulis,‭ ‬Khrisna Pabichara.‭

Lewat sekuel novel Sepatu Dahlan itu,‭ ‬Khrisna ingin menyampaikan jika hanya dengan bermodalkan semangat,‭ ‬doa,‭ ‬dan kerja keras,‭ ‬maka setiap orang bisa melakukan apapun.‭ ‬Saat Dahlan muda merantau ke Kalimantan untuk kuliah,‭ ‬dia tidak membawa apapun selain doa dan semangat.‭ “‬Saat Pak Dahlan merintis karir sebagai wartawan,‭ ‬beliau juga tidak memiliki apapun selain semangat,‭ ‬doa,‭ ‬dan kerja keras,‭” ‬lanjutnya.
‭

‬Dalam novel tersebut terdapat sejumlah kutipan tentang bagaimana Dahlan mencurahkan pikirannya dalam surat.‭ ‬Karena itulah novel itu diberi judul Surat Dahlan.‭ ‬Surat merupakan potongan dari dua kata,‭ ‬yakni surat kabar.‭ ‬Lewat surat kabar,‭ ‬Dahlan mencurahkan berbagai ide yang ada di dalam kepalanya.
‭

‬Dahlan tampak sangat bersemangat dalam peluncuran novel itu.‭ ‬Meskipun,‭ ‬dia mengaku belum membaca selembarpun novel kedua Khrisna itu.‭ “‬Selama ini saya mengenal Khrisna sebagai cerpenis,‭ ‬dan saya selalu suka dengan cerpen-cerpennya,‭” ‬terang mantan Dirut PLN itu.‭ ‬Karenanya,‭ ‬saat Khrisna menemuinya di Monas untuk mengutarakan niat menulis novel tentang dirinya,‭ ‬Dahlan pun mengiyakan.
‭

Kesempatan itu pun tidak disia-siakan Khrisna.‭ ‬Dia bekerja keras menyelesaikan novel tersebut.‭ ‬Untuk mendalami sosok Dahlan dalam novel Sepatu Dahlan misalnya,‭ ‬dia menapaktilasi rute Dahlan ke sekolah di Magetan sepanjang enam kilometer dengan berjalan kaki.‭ ‬Begitu pula saat novel kedua,‭ ‬dia melakukan riset di Tanjung Issuy selama sebulan.

‭Dahlan terkenang saat Khrisna menyebut kawasan Tanjung Issuy.‭ ‬Daerah itu merupakan sebuah desa di pedalaman Kalimantan Timur.‭ ‬Di situlah Dahlan memperjuangkan cintanya kepada Nafsiah,‭ ‬yang kala itu menjadi guru Inpres.‭ “‬Kalau mau wakuncar‭ (‬kencan,‭ ‬red‭)‬,‭ ‬harus naik perahu sehari semalam menyusuri sungai Mahakam untuk sampai ke sana,‭” ‬kenangnya.‭

Dahlan yang kemarin mengenakan setelan khasnya,‭ ‬yakni kemeja putih lengan panjang yang digulung,‭ ‬celana kain,‭ ‬dan sepatu kets sebenarnya mendapat kaus bergambar novel Surat Dahlan.‭ ‬Dia sempat memakainya di luar hem putihnya,‭ ‬namun tidak berapa lama kaus tersebut dicopot karena gerah.‭ ‬Kemarin pagi,‭ ‬cuaca di kawasan Monas dan sekitarnya memang cukup cerah cenderung panas.‭

Selain peluncuran novel Surat dahlan,‭ ‬kemarin diluncurkan pula buku Dahlan Is Can‭! ‬Yang ditulis oleh Sutan Eries Adhian.‭ ‬Buku itu berisi kutipan-kutipan dalam akun twitter Dahlan,‭ ‬yakni‭ @‬Iskan_Dahlan.‭ “‬Saya sebenarnya aktif di Twitter hanya dua bulan,‭ ‬lalu saya hentikan saat Ramadhan.‭ ‬Sampai sekarang saya belum aktif lagi,‭” ‬tutur pria kelahiran‭ ‬17‭ ‬Agustus‭ ‬1951‭ ‬itu.‭(‬BYU/IGO/JPNN‭)

SUGENG SULAKSANA,‭ ‬Jakarta

‭“‬Keren‭! ‬Maju terus animator Indonesia.‭ ‬Semoga ada investor yang berani mewadahi animator-animator Indonesia.‭ ‬Jangan pada kabur ke negara tetangga‭”‬.‭ ‬Begitu komentar penonton setelah menyaksikan film animasi pendek berjudul Tobi karya Brian Chandra di sebuah situs pengunduh video.‭ ‬Tobi merupakan film animasi tiga dimensi‭ (‬3D‭) ‬berdurasi kurang dari‭ ‬5‭ ‬menit.‭ ‬Animasi itu memuat pesan moral untuk anak-anak agar tidak takut kepada sesuatu yang belum diketahui secara‭ ‬pasti.
‭

Menurut Brian,‭ ‬karyanya tersebut sejatinya merupakan tugas akhir di kampusnya,‭ ‬Jurusan Desain Komunikasi Visual di Universitas Bina Nusantara‭ (‬Binus‭)‬,‭ ‬Jakarta,‭ ‬akhir‭ ‬2012.‭ ‬Tapi,‭ ‬banyak yang menilai bahwa Tobi lebih dari sekadar tugas akhir.‭ ‬Kenyataannya,‭ ‬film tersebut menjadi semacam golden ticket ke karir profesional setelah mendapat apresiasi akademis berupa nilai A plus.
‭

Benar saja,‭ ‬begitu Brian dinyatakan lulus,‭ ‬sebuah perusahaan langsung menawari surat kontrak proyek film animasi untuk anak-anak.‭ ‬Oleh perusahaan tersebut,‭ ‬Brian tidak boleh berbicara tentang proyeknya itu secara detail kepada umum.‭ ‬Termasuk,‭ ‬apakah film tersebut nanti untuk konsumsi TV,‭ ‬layar lebar,‭ ‬atau format lainnya.‭ ‬“Sudah oke,‭ ‬tinggal tanda tangan,‭” ‬ucap Brian saat ditemui Jawa Pos di rumahnya,‭ ‬kawasan Kebon Jeruk,‭ ‬Jakarta Barat.

‭Dia mengakui‭ ‬termasuk nekat untuk menyepakati kontrak itu.‭ ‬Sebab,‭ ‬kontrak tersebut berdurasi dua tahun.‭ ‬Karena itu,‭ ‬selama kontrak berjalan,‭ ‬dia tidak boleh menggarap proyek pihak lain atau mewujudkan cita-citanya berkarir di negara tetangga,‭ ‬Malaysia.‭ ‬Padahal,‭ ‬portofolionya sudah dipromosikan seorang teman yang bekerja di rumah animasi Les‭ ‬Copaque Production Sdn Bhd yang tersohor berkat karya animasinya,‭ ‬Upin Ipin.

‭Hengkang ke luar negeri juga dinilai sebagai salah satu langkah realistis setelah menyadari kondisi industri film animasi di Indonesia yang adem.‭  ‬Gaji sebagai pekerja di industri animasi di Indonesia belum sebanding dengan ilmu serta kemampuan yang dimiliki para animator.‭ ‬“Untuk pekerja junior,‭ ‬gajinya cuma Rp2,5‭ ‬juta dan yang senior Rp‭ ‬5‭ ‬juta,‭ ‬ungkap pemuda kelahiran Jakarta,‭ ‬9‭ ‬Desember‭ ‬1989,‭ ‬itu.

‭‬Di Malaysia,‭ ‬kata Brian,‭ ‬seorang pekerja paling minim mendapat dua kali lipat yang diperoleh di Indonesia.‭ ‬Apalagi di Eropa atau Amerika,‭ ‬kesejahteraan seorang animator begitu diperhatikan.‭

‬Atas dasar itulah,‭ ‬dia belum berani berkomitmen untuk menjadi karyawan di sebuah perusahaan atau studio yang memproduksi film-film animasi.‭ ‬Bagi dia,‭ ‬untuk mengisi masa istirahat‭ ‬sebelum menempuh karir di luar negeri,‭  ‬cukup bekerja paro waktu‭ (‬freelance‭) ‬seperti menerima tawaran kontrak jangka pendek yang dilakoni saat ini.
‭

Yang sudah-sudah juga begitu.‭ ‬Di Indonesia,‭ ‬mereka tidak mau terikat menjadi karyawan,‭ ‬tapi cukup jadi freelancer,‭”‬ kata Brian. Dia menyesalkan karena Indonesia belum menjadi tempat yang nyaman bagi para animator.‭ ‬“Sepertinya butuh dukungan negara‭ (‬pemerintah‭)‬,‭” ‬ujarnya.

‭‬Dengan dukungan pemerintah,‭ ‬karya animasi anak negeri bisa meningkatkan nilai jual terhadap pihak lain yang berkepentingan.‭ ‬Animasi seperti film pendek Tobi ini hanya dihargai Rp30‭ ‬juta.‭

‬Itu pun maunya dibeli putus.‭ ‬Jadi,‭ ‬penghargaan terhadap karya anak bangsa masih kurang.Hal itu,‭ ‬kata Brian,‭ ‬belum sebanding dengan ongkos produksi yang lebih dari itu.‭ ‬Harga software khususnya saja sudah sekitar Rp30‭ ‬juta.‭ ‬Padahal,‭ ‬animasi seperti Tobi butuh dukungan setidaknya empat software khusus.‭ ‬“Belum lagi biaya untuk pengisi suara‭ (‬dubber‭) ‬dan pengisi musiknya,‭” ‬jelasnya.

‭Melalui animasi,‭ ‬Brian bercita-cita bisa menyebarkan pesan moral kepada masyarakat,‭ ‬terutama kalangan anak-anak.‭ ‬Dia meyakini,‭ ‬media animasi yang enak ditonton dan dikemas dalam cerita sederhana seperti Tobi merupakan langkah mudah untuk membangun pesan positif.

‬Tokoh Tobi,‭ ‬menurut dia,‭ ‬terinspirasi balita yang merupakan anak kerabatnya.‭ ‬Anak tersebut berparas lucu tapi penakut.‭ ‬Dalam animasi Tobi dikisahkan,‭ ‬ibunda Tobi membacakan buku dongeng untuk Tobi yang sudah terbaring di tempat tidur.‭ ‬Namun,‭ ‬puncak cerita tidak bisa tersampaikan karena lembaran akhir cerita tentang Pangeran Penakut tersebut tertinggal di gudang.‭ ‬Sang ibu kemudian meminta Tobi tidur dan meninggalkannya.‭

Tobi,‭ ‬rupanya,‭ ‬tak bisa tidur karena penasaran dengan cerita ibunya.‭ ‬Diam-diam,‭ ‬dia bangun dan mengendap-endap pergi ke gudang sambil membawa lampu senter.‭ ‬Dia berjuang melawan ketakutan di kegelapan gudang untuk mendapatkan keinginannya.

‭Bukan hanya Brian yang gundah dengan kondisi Indonesia yang belum ramah terhadap para animator.‭ ‬Andrey Pratama,‭ ‬teman seangkatan Brian,‭ ‬merasakan hal yang sama.‭ ‬Dia pun bersiap pergi ke Singapura atau Malaysia yang selangkah lebih maju dibanding Indonesia untuk industri film animasi.‭ ‬Apalagi,‭ ‬animasi pendek Moriendo buatannya mendapat apresiasi dari kalangan animator international.‭

“‬Saya bangga karena sebelumnya jarang sekali karya orang Indonesia mendapat banyak apresiasi dari luar.‭ ‬Bahkan,‭ ‬beberapa pihak mendaftarkan film saya ke festival internasional,‭” ‬akunya.

‭Hasilnya tidak mengecewakan.‭ ‬Beberapa karya Andrey menjadi finalis dalam Libelula Festival,‭ ‬Spanyol,‭ ‬dan Film Skillet,‭ ‬sebuah komunitas filmmakers dan pengantusias perfilman internasional.‭ ‬“Justru di dalam negeri saya belum pernah ikut,‭” ‬ungkapnya.

‬Film animasi Moriendo yang berdurasi sekitar‭ ‬6‭ ‬menit disajikan dalam format bahasa Indonesia.‭ ‬Kisahnya disarikan dari novel Sebuah Pagi dan Seorang Lelaki Mati karya Noviana Kusumawardhani.‭ ‬Menurut Andrey,‭ ‬sudah saatnya animasi dan kisah asli Indonesia saling mendukung.‭

Sama seperti Tobi,‭ ‬animasi Moriendo mendapat nilai akademis A plus dalam tugas akhir di Binus.‭ ‬Menurut Andrey,‭ ‬ruang bisnis animasi di Indonesia sebenarnya cukup luas karena penggarapan iklan komersial terus tumbuh.‭ ‬Dia meyakini,‭ ‬di antara sekian banyak iklan di TV,‭ ‬ada yang membutuhkan sentuhan animasi.‭ ‬“Problemnya,‭ ‬di sini para animator belum dihargai,‭ ‬sedangkan di luar negeri kami dicari,‭” ‬pungkasnya.‭(‬*)