Wakil Rakyat Banten Mengeluh
PANDEGLANG, BP – Sejumlah anggota DPRD Banten asal Kabupaten Pandeglang, mengaku kesulitan berkomunikasi dengan Bupati Pandeglang dan Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Pandeglang.
Salah seorang wakil rakyat Banten asal Pandeglang, Toni Mukson mengaku, dirinya sudah berusaha melakukan komunikasi dengan eksekutif Pandeglang terkait sinergitas anggaran yang ada di provinsi dengan Kabupaten Pandeglang, namun semua pejabat Pandeglang sulit dihubungi.
Hal itu terungkap saat Toni bersama anggota dewan provinsi, masing-masing Saris Priada, Iin, Saukatuddin, Upiyadi dan Yayat Supriatna melakukan reses dengan anggota DPRD Pandeglang, Senin (16/4).
Toni mengatakan, DPRD Banten bisa mengusulkan alokasi anggaran untuk Kabupaten Pandeglang yang bersumber dari APBD Banten. Namun kata dia, para wakil rakyat Banten asal Pandeglang sangat kesulitan berkomunikasi dengan bupati dan sejumlah pejabat Pemkab Pandeglang lainnya. Akibatnya, perencanaan pengusulan anggaran untuk Kabupaten Pandeglang tidak berjalan lancar.
“Beberapa kali saya mengontak bupati, wakil bupati dan pejabat lainnya, namun semuanya sangat sulit dihubungi. Padahal maksud saya untuk membantu Pemkab Pandeglang melalui bantuan anggaran yang ada di APBD Banten,” kata dia.
Menurutnya, Pemprov Banten bisa menyalurkan bantuan untuk Pemkab Pandeglang. Apalagi ditambah dengan banyaknya anggota dewan provinsi yang berasal dari Pandeglang, sehingga hal itu akan meningkatkan pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
Kata dia, Pemprov Banten pada tahun anggaran 2012 menyiapkan bantuan dana sebesar Rp41 miliar. Dana itu terbagi untuk kecamatan sebesar Rp35 miliar, Rp1 miliar untuk pelaksanaan KTP elektrinik (e-KTP) dan sebesar Rp5 miliar untuk sarana dan prasarana pendidikan.
“Jumlah bantuan APBD murni Banten untuk Pandeglang bisa saja ditambah untuk kegiatan specific grant. Namun bagaimana kami akan mengupayakan itu jika bupatinya saja snagat sulit untuk diajak komunikasi,” keluhnya.
Hal senada juga dikatakan anggota DPRD Banten asal Pandeglang lainnya, Yayat Supriatna. Dia mengaku kesulitan untuk berkomunikasi dengan pejabat Pemkab Pandeglang. Padahal kata dia, koordinasi itu sangat penting untuk pembangunan di Kabupaten Pandeglang. “Saya sangat kesulitan menghubungi bupati dan jajarannya,” ujarnya.
Terpisah, Kabag Humas Pemkab Pandeglang Anwari Husnira mengatakan, Bupati Pandeglang sebenarnya tidak sulit dihubungi. Kalaupun dalam reses DPRD Banten itu beliau tidak hadir terangnya, itu dikarenakan ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan bupati.
“Pemkab Pandeglang baru mengetahui ada reses anggota dewan Banten itu tadi malam (Minggu 17/4, red). Sedangkan jadwal bupati esok harinya harus meninjau langsung pelaksanaan ujian nasional. Kemudian sesudah itu harus berangkat ke Tangerang untuk menghadiri penutupan MTQ,” kata Anwari.(ARI)
