Warga Masih Keluhkan Layanan Kesehatan
JATIUMUNG, BP – Meskipun jaminan layanan kesehatan untuk keluarga miskin sudah ditanggung Pemkot Tangerang melalui kartu multiguna, masih saja ada warga pemilik kartu Jamkesmas yang mengeluhkan pelayanan kesehatan di daerahnya.
Keluhan atas layanan kesehatan itu disampaikan langsung warga RT 05 RW 03 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Banten yang sedang melaksanakan reses di daerah tersebut, Kamis (12/4).
Ketua RT 05 Edi yang mewakili warga mengulas buruknya layanan kesehatan kerap dirasakan warga secara beragam. Misalnya, mulai dari obat di puskesmas seringkali kurang, pelayanan perawat yang terkesan malas, sampai kepada rumah sakit rujukan Jamkesmas sering beralasan ruang perawatannya penuh.
“Warga kami sering mengeluh saat berobat menggunakan Jamkesmas, sebab kerap diminta membeli satu atau dua obat sendiri ke apotik. Selain itu, perawatnya ketus setiap melayani pasien Jamkesmas. Paling parah kalau warga pemilik Jamkesmas dirawat, kami harus menunggu lama karena biasanya alasan mereka ruangannya penuh,” paparnya.
Persoalan lain yang dikeluhkan warga yang tinggal di kawasan pabrik ini adalah soal penyerapan tenaga kerja warga lokal di pabrik-pabrik yang beroperasi di wilayah tersebut.
Sebab, meskipun banyak perusahaan, ada saja pemuda produktif di daerah itu yang tidak bisa bekerja di pabrik-pabrik dimaksud. “Warga sini ibarat anak ayam yang mati di lumbung padi. Meskipun banyak pabrik, tidak sedikit yang sulit bekerja,” keluhnya lagi.
Belum lagi, soal infastruktur jalan yang ada di areal warga. Saat ini, sambung Edi, masih banyak jalan yang tidak terawat dan kerap rusak akibat truk-truk besar yang melalui pemukiman warga untuk sampai ke pabrik. “Satu lagi keluhan kami, soal infastruktur jalan. Mohon jadi perhatian bapak dewan yang terhormat,” imbuhnya.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Banten, Toha yang hadir dalam reses mengaku akan menjembatani keluhan ini kepada pihak terkait yang berwenang. “Untuk keluhan kesehatan ini, kami akan dorong penyelesaiannya ke Pemkot Tangerang. Sedang khusus untuk tenaga kerja, memang perlu pengembangan dayasaing dan peningkatan keterampilan,” jelasnya.
Terkait infrastruktur baik jalan maupun yang lainnya, Toha punya pandangan sendiri. Sebab, kerap kali infrastruktur ini menjadi persoalan yang pelik. Diantara permasalahannya, soal wewenang perbaikan jalan ini antara kota, provinsi dan nasional.
“Kalau ini jalan provinsi akan kami perjuangkan ke gubernur. Kalau kota, baiknya langsung disampaikan ke pemkot. Saya juga berharap kalau bisa waktu reses anggota dewan (kota/kabupaten dan provinsi) agar diseragamkan. Sehingga aspirasi warga bisa diserap langsung dan dientaskan masalahnya,” singkatnya.(pane/BNN)
