Reformasi Birokrasi Harga Mati
CILEGON, BP – Guna meningkatkan dan memperjuangankan keberhasilan Kota Cilegon melalui reformasi birokrasi, Walikota Cilegon, Tb Iman Ariyadi mengundang Wakil Menteri Pendaya gunaan Aparatur Negara (PAN) dan RB, Eko Prasojo, Kamis (12/4). Eko diminta Iman memberikan ilmu tentang reformasi birokrasi yang merupakan harga mati bagi aparaturnya.
Iman yang ditemui wartawan usai acara mengatakan, komitmen Pemkot Cilegon dalam rangka pencapaian Reformasi Birokrasi bukan isapan jempol belaka, melainkan melalui labngkah nyata sebagai perwujudan dari agenda Cilegon Berwibawa.
Kedatangan Wakil Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara (PAN) dan RB Eko Prasojo, ke Cilegon menjadi satu bukti bahwa komitmen tersebut bukanlah main-main.
“Kami sengaja mengundang wamen PAN dan RB untuk memberikan arahan dalam rangka meningkatkan dan memperjuangankan keberhasilan Kota Cilegon melalui reformasi birokrasi,” ujar Iman.
Iman juga mengatakan, penataan sistem birokrasi di Kota Cilegon telah lama digulirkan. Seiring dengan perkembangan menuju 13 tahun Kota Cilegon. “Pembenahan, baik secara internal melalui pembenahan sistem maupun secara eksternal melalui program program pro rakyat telah dilakukan,” papar Iman.
Dijelaskan, program reformasi birokrasi tingkat mikro sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi sesungguhnya telah dilaksankan, meski belum mencakup seluruh area perubahan yang telah ditetapkan.
Iman mengungkapkan, tengah dilakukan pembahasan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah sebagai bentuk penguatan pengawasan pemerintah daerah. Di sisi lain program monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah saat ini juga masih berjalan yang bertujuan untuk menata organisasi perangkat daerah dan upaya meminimalisasi tumpang tindih tupoksi.
“Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sangat penting. Juga program pencapaian 13 bidang tahun ini juga akan dilaksanakan sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan dasar di Kota Cilegom,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu mantan anggota DPR RI ini mengajak seluruh pegawaianya untuk memperkuat komitmen pencapaian reformasi birokrasi, agar kedepan misi dan agenda “Cilegon Berwibawa” sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Cilegon 2010-2015 dapat dilaksankan sepenuhnya sesuai target, berdasarkan indikator indikator yang telah ditetapkan.
Sementara Eko Prasojo, dalam paparannya menyampaikan masalah yang selalu muncul berkaitan dengan SDM aparatur di antaranya, rekrutment yang tidak objektif, tidak sesuai kompetensi dan KKN, promosi jabatan yang masih tertutup dan KKN. Kemudian, level remunerasi yang rendah dan tidak terkait dengan kinerja, dan masih belum terbangunnya sistem serta budaya kinerja.
Oleh karenanya, Wamen mengatakan, pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
“Ada empat pilar reformasi birokrasi sampai 2014 yaitu; pemerintahan yang efektif dan efisien, SDM aparatur yang kompetitif dan kompeten, pemerintahan yang partisipatif dan pemerintahan yang terbuka,” paparnya.(VIN)
