Kemandirian APBD Kota Tangsel Masih Rendah

BINTARO, BP – Struktur APBD TA 2012 milik Kota Tangsel sampai saat ini masih tergantung Dana Alokasi Umum (DAU), yang persentasinya 34 persen atau sebesar Rp473,309 miliar lebih. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun relatif baik, namun hasilnya belum signifikan.

Capaiannya sebesar Rp365,914 miliar lebih atau 26,1 persen dari total pendapatan. Jika dibandingkan pada 2011, capaian PAD mencapai 21 persen dari total pendapatan.

Menurut Muhlisin, penggiat Lintas Masyarakat untuk Demokrasi (LMD), jika dilihat dari peningkatan PAD yang tidak terlalu besar, dapat dikatakan kemandirian keuangan Pemkot Tangsel masih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

“PAD bisa saja melampaui DAU jika peningkatan pajak daerah terus intensif dilakukan dan meminimalisir dugaan kebocoran yang terjadi,” katanya, Senin (2/4).

Konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun ini, diperoleh dari pajak daerah sebanyak 88 persen. Sedangkan PAD dari retribusi daerah  10 persen. Dengan demikian, penyumbang PAD dari sektor pajak, yang  terbesar adalah para pengusaha.

Sedangkan retribusi justru banyak disumbang dari masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan pemerintah dan pedagang pasar tradisional. Dengan kata lain retribusi banyak disumbang oleh masyarakat kecil. Di 2011, juga terdapat kenaikan dari retribusi daerah sebesar 8,3 persen yang dibebankan kepada masyarakat.

Pada sektor belanja juga mengalami peningkatan. Dimana pada 2011 belanja mencapai Rp1,257 triliun lebih dan 2012 Rp1,553 triliun lebih. “Ini besar pasak dari pada tiang. Penghasilan kecil, belanja meningkat tajam. Ada ketergantungan dari pemberian orang lain,” ujar Muhlisin.

Dari struktur belanja tidak langsung terlihat persentase terbesar untuk belanja pegawai, yakni 83,2 persen terhadap total belanja tidak langsung. Sisanya, 16,8 persen untuk bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah dan belanja tidak terduga. Dengan kata lain, APBD 2012 terserap untuk gaji pegawai hingga 26 persen dari total APBD.

Terpisah, koordinator Lingkar Kaji Isu-isu Strategis (Lakis) Sutan Syarif berpendapat, dengan sumbangan terbesar retribusi dari masyarakat kecil, seharusnya diimbangi dengan kemapanan infrastruktur bagi masyarakat kecil. Khususnya pedagang tradisional dan pelaku usaha mikro.

“Mestinya pemkot ikut membantu. Tidak bisa terbantahkan, jika mereka (pedagang tradisional-pelaku usaha mikro) ikut andil menyumbang PAD,” tandasnya.

Pemkot Tangsel mesti menggagas program yang lebih konkret untuk mendukung pedagang tradisional dan pelaku usaha mikro. Khusus pasar tradisional, dirinya mendesak kepada pemkot untuk segera mengalihkan aset pasar tradisional dari Kabupaten Tangerang ke Tangsel. (SON)

Komentar

  • sugeng haryadi Haryadi

    sorry gan, saya ingin mengkritisi analisis diatas mengenai paragrap “Dari struktur belanja tidak langsung terlihat persentase terbesar untuk belanja pegawai, yakni 83,2 persen terhadap total belanja tidak langsung……” hal itu wajar karena pos pada jenis belanja tidak langsung memang di peruntukkan bagi Belanja Pegawai. sedangkan untuk Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan BTT itu yang seharusnya menyesuaikan kemampuang keuangan daerah.

    Nah kalau untuk Belanja Barang dan Jasa and Belanja Modal itu baru di anggarkan pada pos Belanja Langsung…..

    untuk pesentase belanja pegawai lebih fair apabila dibandingkan dengan seluruh total belanja (Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung)

    begitu…kurang lebihnya mohon maaf ya….