APBD Harus Transparan
SERANG, BP – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, meminta pasangan Gubernur Ratu Atut Chosiyah dan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno periode 2012-2017 agar mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah. Keuangan daerah harus dialokasikan lebih besar untuk belanja publik, meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan menjalin hubungan baik dengan kepala daerah kabupaten/kota se-Banten.
Selain itu Gamawan meminta, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat harus mengawasi standar minimal pelayanan kabupaten/kota, melakukan upaya pemberantasan korupsi, bekerjasama dengan DPRD, tidak bertindak kolutif (kolusi, red), dan menjaga kerukunan dengan masyarakat.
“Saya yakin dengan nakhoda baru yang sudah punya pengalaman sebelumnya, Banten akan lebih baik dan masyarakat lebih sejahtera,” ujar Gamawan, usai melantik Atut dan Rano, di Gedung DPRD Provinsi Banten, Rabu (11/1).
Gamawan mengingatkan pula agar keduanya mampu menjaga keharmonisan dalam menjalankan tugas sebagai pemerintah daerah. Menurutnya, Atut adalah satu-satunya gubernur wanita di Indonesia, sedangkan Rano Karno dikenal sebagai publik figur sehingga populer. Hal itu menjadi potensi. “Jangan ada keharmonisan yang cepat berlalu antara pasangan gubernur dan wakil gubernur,” ujarnya.
Sidang paripurna istimewa pengucapan sumpah dan pelantikan dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Banten, Aeng Haerudin. Beberapa pejabat negara yang hadir antara lain: Puan Maharani, Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, Fungsionaris Partai Golkar Theo L Sambuaga, Priyo Budi Santoso, Menko Kesra Agung Laksono, Ketua DPD Irman Gusman. Sementara Wahidin Halim, Irna Narulita, dan Jazuli Juwaini yang pernah menjadi rival Atut, tidak hadir.
Usai pelantikan, Rano Karno langsung pergi meninggalkan acara, sementara Atut terlihat mendampingi istri Mendagri yang melantik tim penggerak PKK Provinsi Banten. Sebelumnya Ketua DPRD Aeng Haerudin sempat menawarkan kepada Rano untuk masuk ke ruang santai VIP menikmati makan siang. Tetapi Rano menolaknya, dan langsung meninggalkan ruangan.
Dalam kesempatan wawancara, Atut menegaskan akan memfokuskan program 100 hari kerja, yang acuannya adalah Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam penyusunan itu, ia melibatkan pemda kabupaten/kota untuk menyingkronkan program antara pemprov dengan kabupaten/kota. Dalam pertemuan nanti, akan dimintai saran dan masukan dari masing-masing pemda.
Untuk program yang sudah berjalan seperti pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) dan KEK Tanjung Lesung, menjadi perhatian serius. “Tinggal bagaimana pemda mendukungnya dengan membangun sarana pendukung,” tegasnya.
Rano, sebelum meninggalkan acara membeberkan program 100 hari kerja. Politisi yang juga seniman ini berharap ke depan semua keputusan ataupun kebijakan strategis, seperti pelantikan pejabat eselon harus melibatkan wagub, karena hal itu menjadi tanggungjawab bersama. “Gubernur harus melibatkan wakilnya dalam mengambil kebijakan dan keputusan,” tandasnya.
Meski sebelumnya Rano sedikit kecewa dan menilai tidak etis karena tidak dilibatkan dalam proses rotasi pejabat di lingkungan pemprov, namun kemarin Rano malah mengatakan, keputusan rotasi pejabat pemprov itu adalah wujud kerja cepat.
Sementara itu, Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany mendesak agar mensinergikan program pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang berbasis kerakyatan. “Termasuk persoalan pengembangan jalan,” tegasnya.
Sementara Wakil Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah berharap perbedaan yang terjadi pada masa kampanye beberapa waktu lalu bisa segera diredam dan memikirkan pembangunan Banten ke depan.
Pasangan Atut dan Rano Karno, menurut pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, masih dihadapkan pada persoalan lama, yakni ketimpangan pembangunan antara pembangunan utara dan selatan. Karena Atut bukan pendatang baru, Siti Zuhro berharap, pasangan ini lebih memprioritaskan pembangunan di Banten selatan.
Pembangunan dimaksud, kata Zuhro, penyediaan infrastruktur dasar, pendidikan dan pembangunan ekonomi yang tampak belum menggeliat di selatan. Disinggung soal hal mendesak yang harus dilakukan, Siti Zuhro menyebut reformasi birokrasi yang harus segera dijalankan. Sebab, APBD masih didominasi untuk belanja kebutuhan birokrasi ketimbang belanja pembangunan. Akibatnya, pendanaan untuk kepentingan rakyat masih terabaikan.
“Atut dan Rano juga harus bisa mendorong perwujudan reformasi birokrasi hingga kabupaten /kota. Sebab, tanpa itu sangat sulit menggenjot percepatan pembangunan,” terangnya.
Pengamat Politik dari Universitas Nasional (Unas) Amsar A Dul Manan menyarankan agar keduanya mampu mengubah citra Banten, dengan pendekatan dan penyadaran terhadap seluruh masyarakat. Sementara pendekatan khususnya yakni dalam hal penyadaran masyarakat tentang toleransi dan meningkatkan kapasitas pendidikan. “Berikan hak-hak masyarakat, Atut dan Rano jangan hanya mementingkan kelompok elite saja,” tandasnya.
Sementara aktivis Perempuan dari Wahid Institute, Lies Marcoes Natsir menyoroti dilema gerakan perempuan. Jika Atut selaku pengambil kebijakan, tetapi jika perilakunya tidak mencerminkan pemimpin yang bersih, amanah, memihak, maka, lanjut dia, kaum perempuan juga yang dirugikan. Kemiskinan di Banten juga harus dipikirkan serius.
“Harapannya ada upaya perbaikan kebutuhan dasar. Lihat sanitasi di Pontang, yang hanya berjarak puluhan kilometer dari ibukota provinsi, warga disana belum bisa mendapat kebutuhan dasar, seperti air bersih dan sarana kesehatan,” jelasnya.(TBE/ASA/LIK)
